TULUNGAGUNG, jurnalmataraman.com – Gelombang aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi DEMA UIN SATU Tulungagung dan PC PMII Tulungagung di depan Gedung DPRD setempat berlangsung dramatis, Kamis (23/4). Aksi yang semula dimaksudkan untuk menyuarakan dukungan kepada KPK dalam mengusut tuntas praktik korupsi di lingkup Pemkab Tulungagung tersebut sempat diwarnai kericuhan antara massa aksi dengan aparat kepolisian.
Ketegangan bermula saat massa mahasiswa mencoba merangsek masuk ke dalam area gedung DPRD untuk menemui wakil rakyat. Aksi saling dorong tak terelakkan setelah petugas kepolisian yang berjaga ketat di pintu gerbang melarang massa merobos masuk.
Situasi kian memanas saat mahasiswa akhirnya diperbolehkan masuk ke halaman kantor, namun kericuhan kembali pecah. Hal ini dipicu oleh tindakan sejumlah oknum mahasiswa yang mencoba menurunkan bendera Merah Putih di halaman kantor DPRD. Polisi yang sigap langsung melakukan tindakan preventif dan memaksa massa untuk menaikkan kembali sang saka ke puncak tiang.
Dalam orasinya, mahasiswa melayangkan kritik tajam terhadap lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Tulungagung terhadap jalannya pemerintahan. Selain menuntut KPK bekerja ekstra cepat menuntaskan kasus korupsi, mahasiswa juga mendesak BKPSDM Tulungagung untuk menjamin netralitas dan profesionalitas ASN agar terbebas dari segala bentuk intervensi maupun kepentingan politik tertentu. Ketua Umum PC PMII Tulungagung, Muhammad Ahsanur Rizqi, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk keresahan atas kondisi birokrasi di Tulungagung yang dinilai sedang tidak baik-baik saja.
“Kami menuntut transparansi dan keberanian penegak hukum, terutama KPK, untuk membersihkan Tulungagung dari praktik korupsi hingga ke akar-akarnya. DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya lebih tajam dalam mengawasi anggaran, bukan justru terkesan melakukan pembiaran,” tegas Ahsanur Rizqi. Massa akhirnya ditemui oleh sejumlah anggota dewan untuk melakukan audiensi. Dalam dialog tersebut, pihak legislatif menampik tudingan adanya pembiaran terkait penggunaan anggaran daerah.
Anggota DPRD Tulungagung, Asrori, menyatakan bahwa pihaknya selama ini sudah menjalankan fungsi pengawasan sesuai prosedur yang berlaku. “Kami sudah berulang kali mengingatkan Bupati agar lebih berhati-hati dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam penggunaan anggaran daerah. Aspirasi mahasiswa ini akan kami jadikan catatan penting untuk pengawasan ke depan,” ujar Asrori di hadapan mahasiswa.
Meski sempat diwarnai ketegangan, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib menjelang sore hari, namun dengan ancaman akan kembali melakukan aksi jika tuntutan mereka tidak segera menunjukkan perkembangan signifikan.
Editor : Trias / Juwita
