Kediri, jurnalmataraman.com,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapli) Kabupaten Kediri menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengguna layanan, dan Pemerintah desa serta media ini, dilaksanakan di lantai dua Kantor Dispendukcapil Kab. Kediri Jalan Pamenang No. 1 Kediri, Senin (27/11/2023).
Kepala Dispendukcapil Kab. Kediri, Wirawan, SE., MM.Ak mengungkapkan, dengan adanya FKP ini diharapkan informasi layanan publik mengenai administrasi kependudukan dapat tersampaikan langsung ke masyarakat.
“Kami sangat berterimakasih kepada Tokoh masyarakat, Tokoh agama, perangkat desa dan Media bahwa selama ini kami dibantu sehingga dapat memberikan layanan sebaik-baiknya kepada masyarakat” jelas Wirawan.
Masih kata Wirawan, pelayanan publik yang semakin baik ini tidak lepas dari arahan Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana yang terus memberikan support dan solusi terbaik untuk masyarakat.
“Dulu pada saat Mas Bupati (Mas Dhito) usai dilantik, dinas pertama yang disidak adalah Kantor Dispendukcapil. Barangkali dulu masyarakat masih banyak yang belum puas terhadap pelayanan. Jadi begitu masuk kesini beliau banyak memberikan saran masukan, prinsipnya adalah bagaimana kita itu bisa memberikan layanan kepada masyarakat dengan mudah, cepat, dekat dan gratis.”imbuhnya.
Dalam kegiatan ini ada beberpa hal yang menjadi materi Forum Konsultasi Publik yaitu Permasalahan persyaratan, Sistem dan Prosedur, Waktu Pelayanan, Sarpras dan kemudahaan aksesbilitas, Produk Layanan, dan Pengaduan dan Saran.
Dari diskusi yang dilaksanakan didapat masukan antara lain perlunya tanda bagi pemohon dengan disabilitas, arah evakuasi jika terjadi bencana, Fasilitas untuk anak, Call Center yang bisa konsultasi langsung (voice) dengan petugas, Pelayanan Adminduk sampai di Kantor Desa, Paket pelayanan pencatatan perkawinan dengan Kartu Keluarga dan KTP-el.
Salah satu peserta Forum Konsultasi Publik Pdt. Ngadianto dari Desa Segaran Kecamatan Wates memberikan apresiasi atas pelayanan Dispendukcapil.
“Kami mengapresiasi terhadap pelayanan Dispendukcapil, artinya inovasi Dukcapil ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, Masyarakat lebih mudah dalam mengurus dokumen kependudukan.” ucap Ngadianto.
Senada disampaikan oleh Tokoh dari agama Hindu, Yulianto dari Desa Medowo Kecamatan Kandangan, menjelaskan bahwa melalui inovasi Dispendukcapil ini kita ternyata sangat lebih maju dibandingkan dari Kabupaten Kabupaten lainnya.
“Kita selalu siap menyebarkan semua program dan inovasi dari Dispendukcapil ke media sosial, apa ini ke FB, WAG, dan lainnya. itu ternyata layanan Dispendukcapil sangat luar biasa dibandingkan dengan Kabupaten yang lain.” true Yuilanto.
“Kabupaten Kediri ini sebagai acuan dimana Dispendukcapil hadir sampai ke lokasi untuk mencatatkan perkawinan warga, bahkan saya mendapat kabar dari teman teman dikabupaten yang lain belum bisa melaksanakan kayak yang ini. Jadi ini merupakan apresiasi yang luar biasa terkait layanan. Untuk pelayanan yang terbaik ini jangan sampai ada kendala lagi karena umat atau masyarakat ini sangat senang sekali dengan adanya kedatangan petugas pencatat perkawinan ini. Itu sudah dianggap sangat luar biasa.” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) PIAK dan Pemanfaatan Data, Ongky Asep Satuhu. S.IP mengatakan, tujuan dari Forum Konsultasi Publik ini untuk semakin meningkatkan pelayanan publik di bidang adminstrasi kependudukan dengan meminta saran masukan yang bersifat konstruktif.
Dari saran dan masukan yang menjadi rekomendasi Forum Konsultasi Publik tadi jika hal itu bersifat administratif kita akan selesaikan satu sampai dua bulan ini, agar ditahun 2024 permasalahan yang sifatnya adminstratif tersebut sudah bisa terselesaikan sehingga pelayanan dapat optimal. Sedangkan untuk sarana prasarana yang sifatnya fisik maka kami perlu waktu untuk koordinasi dengan Dinas terkait agar sarana dan prasarana pelayanan semakin lengkap lagi.
“Kami akan terus meningkatkan layanan publik mengenai administrasi kependudukan uang bersifat konstruktif. Terkait Sarpras fisik, kami juga akan terus kordinasi dengan Dinas terkait agar pelayanan lebih optimal.” jelas Ongky. (adv/rof)
