Kediri, jurnalmataraman.com, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengingatkan kepada jajarannya di Pemerintah Kabupaten Kediri untuk memahami tanggungjawab dalam melayani masyarakat. Mas Dhito meminta setiap persoalan yang muncul bisa dikomunikasikan supaya segera dicarikan solusi, terutama yang berkaitan erat dengan program prioritas.
Hal itu disampaikan Mas Dhito dalam acara silaturahmi dan halal bihalal Pemerintah Kabupaten Kediri di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Kamis (12/5/2022) malam. Acara dihadiri seluruh kepala dinas dan camat di Kabupaten Kediri.
Mas Dhito menuturkan, terkait pola kerja diharapkan setiap kepala dinas bisa secara rutin mau melaporkan kendala yang dihadapi di dinasnya. Begitu pula kepada camat diharapkan rutin melaporkan persoalan yang ada di wilayahnya.
“Jadi pola kerja bottom up, bagaimana saya tahu persoalan dari bawah datang ke atas,” kata Mas Dhito.
Kemudian, lanjut Mas Dhito, dalam proses penganggaran setiap kepala dinas saat ini diminta untuk belanja masalah di setiap dinasnya masing-masing. Diharapkan setiap persoalan yang ada dapat cepat terselesaikan.
“PUPR, Perkim dan Pertanian jelas harus bekerja paling keras, karena program prioritas saya ada di sana,” ungkapnya.
Selain itu, Mas Dhito menyoroti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dinilai mengemban tugas utama menata wajah Kabupaten Kediri dan menjadikan masyarakat dari luar daerah mau datang. Terutama, menghadapi keberadaan bandara yang rencananya mulai beroperasional pertengahan 2023 mendatang.
“Jadi nanti Dinas LH sebagai jendelanya (Kabupaten Kediri) tolong nanti belanja kebutuhan, untuk dicatat kebutuhannya apa saja, berapa anggarannya jadinya nanti seperti apa,” ucapnya.
Tak terkecuali, bidang pariwisata. Adanya bandara diharapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) melakukan lompatan, inovasi untuk memajukan pariwisata sehingga memiliki daya saing dengan Kabupaten/kota lain.
Mas Dhito juga mengingatkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait Panji Corpu untuk meningkatkan profesionalitas ASN. Orang nomor satu di Kabupaten Kediri itu menginginkan program Panjo Corpu bisa diimplementasikan dan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial.
“Reformasi birokrasi juga tolong untuk ditingkatkan,” tegasnya.
Terakhir, Mas Dhito mengingatkan kepada camat untuk memperhatikan persoalan di daerahnya masing-masing. Seperti keberadaan tambang pasir ilegal, maupun kandang ayam yang bermasalah.
“Tanpa bapak ibu sadari messagenya masuk kepada saya. Saya itu dapat aduan banyak banget terkait hal itu. Kalau ilegal apakah ditutup tidak, tidak ditutup boleh beroperasi cuman dilegalkan,” tuturnya.
Khusus tambang pasir, hal itu menjadi perhatian karena jalan-jalan terutama di jalur tambang selama ini kondisinya banyak mengalami kerusakan. Ketika perusahaan tambang mengantongi izin, diharapkan dapat ikut bertanggung jawab membantu perbaikan.
“Kenapa harus legal supaya kita bisa ambil TJSLP-nya atau CSR-nya. Jadi bapak ibu camat, kepala bagian perekonomian tugasnya untuk menyelesaikan tambang pasir,” tandasnya.(rof)
