Kediri, jurnalmataraman.com – Rencana penerapan program lima hari sekolah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri dipastikan belum akan bergulir dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut sejauh ini masih menjadi pembahasan alot antara pihak eksekutif dan legislatif dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Tegowangi Pemkab Kediri, Selasa siang.
Wacana perubahan regulasi kegiatan belajar mengajar ini menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu penolakan dan masukan kritis datang dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kediri yang khawatir kebijakan tersebut akan berdampak sistemik pada pendidikan keagamaan non-formal. Pihak PCNU menilai, bertambahnya jam belajar di sekolah reguler berpotensi kuat mengganggu jam masuk Madrasah Diniyah (Madin) serta Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) yang selama ini menjadi basis pendidikan karakter anak-anak di daerah.
Menanggapi gelombang sorotan tersebut, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyatakan bahwa pihaknya sangat menghargai perbedaan pandangan yang muncul di tengah masyarakat. Pria yang akrab disapa Mas Dhito itu menegaskan bahwa regulasi ini masih berada dalam tahap penyusunan kajian mendalam dan belum bersifat final secara menyeluruh.
“Hingga kini Pemkab Kediri masih terus mencari formula yang paling efektif. Target utamanya adalah bagaimana kualitas SDM siswa bisa meningkat, namun tanpa mengorbankan atau mengganggu aktivitas pendidikan keagamaan yang sudah berjalan baik di lingkungan masyarakat,” ujar Mas Dhito.
Selain sektor pendidikan, jalannya Rapat Paripurna tersebut juga menyoroti fluktuasi realisasi anggaran daerah. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kediri menyampaikan evaluasi terkait belum maksimalnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran 2025 lalu.
Menurut penjelasan pemerintah daerah, kendala serapan anggaran tersebut disebabkan oleh banyaknya agenda kegiatan berskala besar yang terpaksa tertunda. Penundaan ini terjadi akibat adanya rekomendasi langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna proses mitigasi, serta diperparah oleh adanya dinamika konflik sosial yang sempat terjadi di wilayah Kabupaten Kediri pada bulan Agustus tahun lalu.
( Editor : Saldi / Juwita )
