Kediri, JurnalMataraman.com – Ketegasan pemerintah pusat dalam merilis ratusan merek beras oplosan diharapkan menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk ikut menertibkan rantai distribusi beras di wilayah masing-masing. Meskipun hingga kini belum ditemukan adanya peredaran beras oplosan di Kabupaten Kediri, langkah pencegahan dinilai perlu untuk melindungi konsumen dari potensi kerugian.
Merespons hal tersebut Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Hadi Setiawan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah produsen beras di wilayah Kabupaten Kediri Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa beras yang beredar di pasaran aman dari praktik pengoplosan, serta untuk memantau ketersediaan stok pangan di daerah.
“Dalam kunjungan ini kami ingin memastikan bahwa beras oplosan harus benar-benar hilang dari peredaran. Jika ditemukan, maka harus segera ditindak secara tegas,” ujar Hadi Setiawan usai melakukan peninjauan.
Dari hasil sidak Hadi memastikan bahwa peredaran beras di Kediri baik yang berkualitas medium maupun premium masih dalam batas aman dan belum ditemukan adanya praktik pengoplosan Meski demikian pihaknya menerima sejumlah keluhan dari para produsen terkait melonjaknya harga gabah yang dinilai cukup memberatkan operasional mereka.
Menurut Hadi keluhan ini mencerminkan kondisi pasar gabah yang fluktuatif. “Saat panen raya, harga gabah sempat di kisaran Rp6.500 per kilogram. Namun kini setelah masa panen usai harganya melonjak cukup tinggi. Produsen bahkan mengaku kesulitan mendapatkan gabah,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Muhammad Febri salah satu produsen beras asal Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo. Ia menyebutkan bahwa biaya produksi semakin berat akibat tingginya harga bahan baku.
“Kalau dulu harga gabah bagus masih sekitar enam ribuan, sekarang bisa tembus di atas Rp7.000. Bahkan susah mencarinya. Untuk menyiasatinya, kami hanya memproduksi sesuai kebutuhan pasar saja,” jelas Febri.
Dengan kondisi ini para produsen berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk menstabilkan harga gabah terutama di luar musim panen agar roda produksi tetap berjalan dan harga beras di tingkat konsumen tetap terjangkau.
Upaya pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen di sektor pangan khususnya beras menjadi penting di tengah situasi ekonomi yang dinamis. Pemerintah daerah pun didorong untuk proaktif dan sigap dalam menjaga keamanan serta stabilitas pangan di wilayahnya.
( Editor : Kaila & Trias M.A )
