Kediri, jurnalmataraman.com, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana memasukkan penanganan stunting sebagai saah satu indikator kinerja camat.
Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo di Pendopo Panjalu Jayati pada Senin (21/8/2023).
Menurutnya, dalam mengatasi persoalan stunting ini perlu kerjasama seluruh pihak. Mulai dari pemerintah kabupaten, TNI-Polri, OPD, utamanya camat.
Mas Dhito mengatakan, camat sedianya mengetahui kondisi real yang ada di lapangan. Sehingga dapat memberikan intervensi yang tepat terhadap penurunan stunting ini.
Oleh karenanya, Mas Dhito memberikan kebijakan bahwa upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Kediri masuk dalam salah satu indikator kinerja camat.
“Salah satu indikator kinerja camat yang kita masukkan adalah penanganan stunting,” kata Mas Dhito.
Orang nomor satu di Kabupaten Kediri ini menjelaskan, selama ini camat memang sudah melakukan upaya-upaya tersebut. Namun, pihaknya menilai hal tersebut masih belum masif dilakukan.
Dalam implementasinya, lanjut Mas Dhito, camat telah diinstruksikannya untuk mengaktifkan Dasa Wisma yang berada di tingkat desa bahkan RT. Dimana Dasa Wisma ini berfungsi memonitor keluarga dengan resiko stunting.
Disisi lain, Kabupaten Kediri menjadi salah satu wilayah yang paling besar menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sekitar 14 Miliar untuk penanganan stunting.
Dengan hal tersebut, bupati berkacamata itu juga meninstruksikan agar dalam penyalurannya seluruh pihak termasuk Dasa Wisma dan kader pendamping keluarga ikut mengawasi.
“Bagaimana memastikan kebutuhan PMT bisa tersalurkan pada yang membutuhkan,” tegas Mas Dhito.
Sementara, Hasto Wardoyo mengatakan kunjungannya ini dalam rangka memberikan pemahaman terhadap kader pendamping keluarga dalam upaya percepatan penurunan angka stunting.
Dikatakannya, Presiden Joko Widodo mentargetkan angka stunting nasional di bawah 14 persen di tahun 2024.
“Saya sampaikan (langkah) percepatan penurunan stunting, karena batas waktunya tinggal 1,5 tahun untuk menuju 14 persen,” katanya.
Pihaknya juga berharap selain upaya penurunan, pencegahan stunting di Kabupaten Kediri juga dilakukan. Karena dalam setahun, di Bumi Panjalu terdapat 25 ribu bayi lahir.
Untuk itu, perlu dipikirkan langkah strategis untuk mencegah munculnya stunting. Mulai mengendalikan laju penduduk, pengurangn pernikahan dini, hingga pendampingan ibu hamil.
“Kalau tidak dijaga betul, maka akan muncul stunting-stunting baru,” jelasnya.(beritakab)
