Trenggalek, jurnalmataraman.com – Pemerintah Kabupaten Trenggalek saat ini tengah menghadapi kekosongan jabatan pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tercatat ada sepuluh jabatan pimpinan tinggi pratama yang belum terisi dalam beberapa waktu terakhir sehingga dinilai berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan publik.
Adapun jabatan yang masih kosong meliputi posisi Kepala Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perikanan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Inspektorat, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM serta Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
Menanggapi hal ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Trenggalek, Heri Yulianto menyampaikan bahwa pihaknya akan mulai mengisi dua jabatan terlebih dahulu pada bulan September 2025. Kedua jabatan tersebut adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Tenaga Kerja.
“Pengisian dilakukan melalui seleksi terbuka sesuai aturan yang berlaku. Ini untuk memastikan bahwa proses berjalan transparan dan menghasilkan pejabat yang kompeten,” jelas Heri Yulianto.
Lebih lanjut, Heri menjelaskan bahwa seleksi terbuka ini hanya dapat diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memenuhi syarat yakni minimal berpangkat golongan IV/A, pernah menduduki jabatan fungsional jenjang Ahli Madya serta memiliki rekam jejak kinerja yang baik.
Sementara itu, pengisian delapan jabatan kepala OPD lainnya direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2025 atau paling lambat awal tahun 2026.
Pemerintah Kabupaten Trenggalek berharap proses seleksi ini dapat segera mengisi kekosongan jabatan strategis di tubuh pemerintahan daerah, sehingga pelayanan publik dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal.
( Editor : Aldo & Adi Wahyu )
