TULUNGAGUNG, jurnalmataraman.com – Gelombang kekecewaan mahasiswa terhadap kinerja wakil rakyat pecah di depan gedung parlemen. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah (Satu) Tulungagung melakukan aksi penyegelan Kantor DPRD Tulungagung pada Rabu (22/4) sore.
Aksi simbolis penyegelan ini merupakan puncak kekesalan mahasiswa lantaran pihak DPRD dinilai sengaja menunda-nunda permintaan audiensi. Padahal, para aktivis kampus tersebut hendak menuntut kejelasan dan sikap dewan terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat menghebohkan publik Tulungagung.
Ketua DEMA Fasih UIN Satu Tulungagung sekaligus koordinator aksi, Aji Dwi Laksono, menegaskan bahwa pihaknya ingin menagih komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Ia menyayangkan sikap dewan yang terkesan menghindari dialog dengan elemen mahasiswa. “Tujuan kami datang ke sini murni untuk menyampaikan aspirasi dan mempertanyakan peran pengawasan dewan. Namun, jadwal audiensi yang seharusnya terlaksana justru diubah sepihak hingga akhirnya gagal total karena alasan yang tidak masuk akal,” tegas Aji.
Kegagalan pertemuan tersebut dipicu oleh informasi dari sekretariat dewan yang menyatakan bahwa Ketua DPRD beserta seluruh anggota dewan tengah melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Kepergian seluruh wakil rakyat itu disebut dalam rangka pembahasan naskah akademik, sehingga praktis tidak ada satu pun anggota dewan yang berada di tempat untuk menerima mahasiswa.
Di sisi lain, pihak Sekretariat DPRD Tulungagung membantah adanya tudingan penolakan aspirasi. Kasubag TU DPRD Tulungagung, Sunu Wijayanto, memberikan klarifikasi bahwa pihaknya tetap terbuka terhadap masukan mahasiswa. “Bukannya kami menolak, namun agenda audiensi memang harus dijadwalkan ulang menunggu keputusan dari pimpinan. Kami akan mengundang kembali rekan-rekan mahasiswa untuk audiensi dalam waktu dekat setelah jadwal pimpinan memungkinkan,” jelas Sunu.
Hingga aksi berakhir, segel simbolis tetap terpasang sebagai pengingat bagi para wakil rakyat agar lebih memprioritaskan penyampaian aspirasi masyarakat ketimbang agenda perjalanan dinas ke luar daerah.
Editor : Trias / Sea
