Trenggalek, jurnalmataraman.com – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Kabupaten Trenggalek angkat bicara terkait polemik batas wilayah yang melibatkan 16 pulau antara Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung. Dalam pernyataannya, HSNI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengambil keputusan tegas dan adil demi menjaga ketertiban dan kelangsungan hidup nelayan di kawasan pesisir.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HSNI Trenggalek, Abi Suprapto, menyampaikan bahwa keberadaan 16 pulau tersebut memiliki keterkaitan erat dengan sejarah dan tradisi nelayan di wilayah Prigi. Ia menegaskan bahwa penetapan status sementara oleh Kemendagri yang menempatkan pulau-pulau tersebut di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu segera ditindaklanjuti dengan keputusan final.
“Kami mendesak Kemendagri agar mengembalikan status kepemilikan 16 pulau itu kepada Kabupaten Trenggalek. Bila hal ini tidak segera dituntaskan, dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan sosial di tengah masyarakat pesisir,” ujar Abi Suprapto, Senin (7/7).
Abi menyebutkan, jika pulau-pulau tersebut dialihkan ke Tulungagung, maka akan berpengaruh langsung terhadap sistem dan budaya nelayan Prigi yang sudah mengakar selama bertahun-tahun. Salah satu pulau yang menjadi sengketa bahkan hanya berjarak sekitar 1,5 kilometer dari Pelabuhan Prigi dan selama ini menjadi wilayah tangkapan nelayan Trenggalek.
HSNI menilai, konflik tapal batas ini tidak hanya menyangkut aspek administratif, melainkan juga menyentuh identitas dan hak historis masyarakat nelayan. Karena itu, organisasi nelayan ini mendorong pemerintah pusat untuk melakukan langkah strategis guna memastikan 16 pulau tersebut tetap berada dalam wilayah administrasi Trenggalek.
“Jika aspirasi ini tidak didengar, kami akan mempertimbangkan melakukan perlawanan secara adat nelayan Prigi sebagai bentuk pembelaan terhadap hak-hak kami,” imbuh Abi.
HSNI berharap keputusan yang diambil pemerintah tidak hanya mengedepankan aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat nelayan.
