Kediri, jurnalmataraman.com – di tengah keterbatasan fasilitas akibat belum dapat digunakannya gedung DPRD pasca insiden kerusuhan beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri tetap menggelar Rapat Paripurna dengan lancar di Ruang Rapat Tegowangi, lantai 3 Gedung BKAD Kabupaten Kediri, Senin (6/10).
Rapat ini merupakan bagian dari agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam forum tersebut, tujuh fraksi DPRD menyampaikan pandangan, kritik serta rekomendasi, khususnya terkait penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp128 miliar.
Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro menyatakan bahwa seluruh pandangan fraksi akan menjadi dasar penting dalam pembahasan selanjutnya agar arah kebijakan fiskal daerah tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
“Meski menghadapi keterbatasan fiskal, kami berharap APBD 2026 tetap berpihak kepada rakyat. Semua masukan fraksi akan kami tindak lanjuti dalam pembahasan berikutnya,” ujar Murdi.
Sorotan terhadap penurunan dana transfer juga disertai dengan dorongan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai strategi menjaga keberlanjutan pembangunan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa menyampaikan apresiasi atas masukan DPRD dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal.
“Kami sangat menghargai pandangan fraksi-fraksi DPRD. Pemkab akan fokus pada peningkatan PAD dan penguatan BUMD agar program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan dan layanan dasar tetap dapat berjalan optimal,” tutur Dewi yang akrab disapa Mbak Dewi.
Rapat paripurna ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari ke depan hingga Rabu (8/10) dan seluruh sesi akan tetap digelar di Gedung BKAD Kabupaten Kediri.
(Editor : Dzaki & Wahyu Adi)
