Trenggalek, jurnalmataraman.com – Rencana penyelenggaraan Pasar Rakyat atau Gebyar Ekonomi Kreatif (Ekraf) 2025 yang sedianya akan digelar pada Agustus mendatang resmi dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek. Keputusan ini diambil sebagai respon atas keberatan sejumlah pelaku UMKM terkait tingginya biaya sewa stan yang dinilai memberatkan.
Kebijakan tersebut diumumkan usai digelarnya rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Trenggalek yang melibatkan perwakilan pelaku UMKM, DPRD, serta pihak Pemkab. Dalam pertemuan itu, para pelaku UMKM menyampaikan aspirasi dan penolakan terhadap tarif sewa yang dibebankan oleh pihak event organizer (EO) yang mencapai kisaran Rp750 ribu hingga Rp4,5 juta per stan.
Sekretaris Daerah Trenggalek Edy Soepriyanto, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya mediasi dengan EO penyelenggara guna mencari jalan tengah atas keluhan tersebut. Namun, hingga proses mediasi berakhir tidak ditemukan titik temu yang memuaskan semua pihak.
“Karena tidak ada kesepakatan antara EO dan para pelaku UMKM, serta untuk menghindari polemik yang berkepanjangan, pemerintah daerah memutuskan untuk membatalkan penyelenggaraan Gebyar Ekraf 2025,” ujarnya.
Senada dengan itu Ketua Komisi II DPRD Trenggalek Mugianto, menyebut bahwa langkah pembatalan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku ekonomi kecil yang menjadi tulang punggung sektor ekonomi kreatif di daerah.
“DPRD menghargai aspirasi para pelaku UMKM dan berharap ke depan penyelenggaraan kegiatan serupa dapat lebih memperhatikan aspek keadilan serta kemampuan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Gebyar Ekraf 2025 dijadwalkan menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi ke-831 Kabupaten Trenggalek dan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Namun dengan adanya dinamika di lapangan, kegiatan tersebut akhirnya dibatalkan demi menjaga kondusivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
( Editor : Yuli & Trias M.A )
