Tulungagung, Jurnalmataraman.com, Belasan desa di Tulungagung hingga saat ini belum mendapatkan akses jaringan internet (blank spot, red). Hal itu disebabkan karena perusahaan provider belum memiliki minat mengembangkan bisnis di wilayah tersebut, akibat minimnya potensi bisnis, (31/10/2022).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tulungagung, Samrotul Fuad mengatakan, ada sekitar 18 desa di Tulungagung yang sampai saat ini belum mendapatkan jangkauan internet. Wilayah tersebut tersebar di daerah pegunungan dan daerah selatan Tulungagung.
Berdasarkan data Diskominfo desa yang masuk blank spot diantaranya; Desa Babadan Kecamatan Karangrejo; Desa Pucanglaban Kecamatan Kauman; Desa Wonorejo, Penjor, Kradinan, Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo; Desa Kedoyo Kecamatan Sendang; Desa Keboireng, Besuki Kecamatan Besuk.
Selain itu blank spot juga terjadi di Desa Ngrejo, Ngepoh, Tenggarejo, Pakisrejo Kecamatan Tanggunggunung; Desa Panggungkalak, Sumberbendo, Kaligentong, Manding, Panggunguni Kecamatan Pucanglaban.
“Tapi blak spot itu tidak terjadi di seluruh desa, melainkan berbasis RT dan dilokasi tertentu. Jadi masih ada beberapa tempat yang terdapat signal meski masuk wilayah blank spot,” ujarnya.
Menurut Fuad ada beberapa faktor yang membuat belasan desa tersebut belum mendapatkan jaringan internet. Diantaranya, karena minimnya minat perusahaan provider mengembangkan bisnis di wilayah tersebut. Karena kebanyakan perusahaan provider, secara hitungan bisnis menilai bahwa di wilayah tidak memberikan keuntungan.
“Perusahaan provider tentu juga mempertimbangkan untung dan rugi. Karena memang daerah yang belum terjangkau internet sangat sedikit jumlah penduduknya. Sehingga wilayah tersebut tidak menjadi prioritas perusahaan provider,” terangnya.
Kendatidemikian, hal ini juga merupakan pekerjaan rumah (PR) dari Pemkab Tulungagung, dalam memberikan layanan internet kepada seluruh masyarakat. Fuad berencana membuat kerjasama dengan pihak swasta dalam menyediakan infrastruktur telekomunikasi. Selain itu, pihaknya juga akan berupaya untuk melakukan pengadaan infrastruktur melalui APBD.
“Jika memang APBD masih sulit untuk membangun infrastruktur telekomunikasi, maka kami akan mencoba meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat,” pungkasnya.
