Kediri, Jurnalmataraman.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kediri memadati halaman gedung DPRD Kabupaten Kediri, Kamis (3/7) siang. Mereka menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menyuarakan kritik tajam terhadap berbagai kebijakan pemerintah, baik di level nasional maupun daerah.Dalam aksinya, massa mahasiswa membawa sejumlah tuntutan krusial. Di antaranya, mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan tata kelola Koperasi Desa yang dinilai masih memicu pro dan kontra di masyarakat. Selain itu, mereka mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset bagi para koruptor sebagai bentuk ketegasan dalam pemberantasan rasuah.
Tak hanya isu nasional, mahasiswa juga menyuarakan penolakan keras terhadap rencana pengembangan proyek geothermal (panas bumi) di wilayah Kabupaten Kediri. Massa menilai, proyek tersebut memiliki potensi dampak negatif yang signifikan terhadap kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber daya air bagi warga setempat.”Aksi ini kami lakukan untuk menyoroti berbagai persoalan mendasar. Kami menilai perlunya evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari penguatan ekonomi nasional hingga tuntutan agar penempatan pejabat di kabinet didasarkan pada kompetensi, bukan sekadar kepentingan politik,” tegas Ketua PC PMII Kediri, Irgi Ahmad Vahrezi, di sela-sela aksi.
Aksi yang berlangsung dengan pengawalan ketat tersebut sempat memanas sebelum akhirnya perwakilan massa ditemui oleh anggota dewan. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kediri, Moh Zaini, bersama sejumlah anggota DPRD lainnya, akhirnya menemui massa aksi. Di hadapan para mahasiswa, mereka menyatakan kesiapan untuk menampung seluruh aspirasi tersebut.”Kami menerima seluruh poin tuntutan yang disampaikan rekan-rekan mahasiswa. Aspirasi ini akan segera kami teruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan lebih lanjut,” ujar Moh Zaini.Setelah mendapatkan tanda tangan kesepakatan dari wakil rakyat, massa mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Meski demikian, mereka melayangkan ultimatum keras. Irgi menegaskan, jika tuntutan evaluasi dan perbaikan kebijakan tidak segera direspons nyata oleh pemerintah, mahasiswa mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.
(Editor : Afif / Vicky)
