Blitar, jurnalmataraman.com – Ratusan massa yang terdiri dari kelompok mahasiswa dan petani menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar pada Rabu siang (25/9). Aksi yang diprakarsai oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Paguyuban Petani Aryo Blitar DPC GMNI Blitar dan Badan Eksekutif Mahasiswa Unisba ini menyampaikan sembilan tuntutan utama yang berkaitan dengan masalah agraria di Indonesia.
Ratusan demonstran yang terdiri dari petani dan mahasiswa ini tiba di lokasi setelah melakukan long march dari bekas area Pasar Kanigoro menuju Gedung Pemkab Blitar. Mereka membawa tuntutan terkait reforma agraria yang mereka nilai belum dilaksanakan dengan adil dan merata.
Sembilan Tuntutan Utama di antara :
Tuntutan yang disampaikan oleh massa adalah mendesak pemerintah pusat untuk membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria, mencabut Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) serta segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria. Massa juga menuntut agar Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 dijalankan secara konsisten dan konsekuen khususnya di tingkat daerah.
“Reforma agraria sejati yang berkeadilan harus dilaksanakan bukan yang berpihak pada praktik kapitalisme ” kata Vita Nerizza Permai Koordinator Lapangan (Korlap) aksi yang turut memimpin orasi dalam aksi tersebut.
Selain itu, massa juga mendesak Pemerintah Kabupaten Blitar untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang masih terjadi di beberapa wilayah seperti di Desa Gadungan dan Sumberbawang Kecamatan Gandusari serta di Desa Sidodadi Kecamatan Doko. Daerah-daerah ini sudah termasuk dalam lokasi prioritas Reforma Agraria KPA.
Tuntutan Lainnya :
Beberapa tuntutan lainnya mencakup penyelesaian surat keputusan terkait masyarakat yang menjadi bagian dari Lahan Program Reforma Agraria (LPRA) sesuai dengan usulan yang telah disampaikan sebelumnya. Mereka juga mendesak pemberantasan mafia tanah serta peninjauan ulang redistribusi tanah di Desa Modangan bekas perkebunan Karangnongko.
Aksi ini berlangsung dengan tertib meski suasana cukup tegang mengingat banyaknya tuntutan yang disampaikan.
Respon Bupati Blitar Rijanto, yang menemui perwakilan massa dalam aksi tersebut menyatakan bahwa ia sepakat dengan sebagian besar tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran. “Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan ini melalui instansi terkait. Pemerintah Kabupaten Blitar akan terus mendukung dan memperjuangkan reforma agraria yang adil dan merata,” ujar Rijanto.
Rijanto juga menambahkan bahwa pihaknya akan segera mengkoordinasikan hal ini dengan berbagai pihak,termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mencari solusi atas konflik agraria yang masih terjadi di daerahnya.
Dengan komitmen yang telah disampaikan massa akhirnya membubarkan diri setelah beberapa jam berunjuk rasa di depan kantor Pemkab Blitar. Para demonstran berharap tuntutan mereka dapat segera diproses dan diwujudkan demi kesejahteraan petani di Blitar dan seluruh Indonesia.
(editor : Firda & Wahyu Adi)
