Trenggalek, jurnalmataraman.com – Rencana Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk melibatkan guru sebagai tester dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai penolakan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) setempat. Organisasi tersebut menilai, guru tidak seharusnya dibebani tanggung jawab tambahan yang berisiko terhadap kesehatan.
Ketua PGRI Trenggalek, Catur Winarno, menyampaikan penolakannya terhadap wacana menjadikan guru sebagai pihak yang mencicipi terlebih dahulu makanan MBG sebelum disajikan kepada siswa. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut seharusnya mengoptimalkan sumber daya yang telah tersedia di lapangan.
“Kami menilai sudah ada unsur yang kompeten seperti tim gizi dan juru masak di setiap dapur penyedia makanan. Mereka yang seharusnya memastikan makanan aman dan layak dikonsumsi,” ujarnya.
Catur menambahkan, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Trenggalek sejauh ini masih perlu evaluasi agar kualitas pelayanan terhadap siswa dapat terus ditingkatkan. Ia menekankan jika semua unsur dalam Satuan Penyedia Pangan Gotong Royong (SPPG) bekerja dengan baik dan sesuai prosedur maka potensi kejadian yang tidak diinginkan seperti di beberapa daerah lain dapat dihindari.
“PGRI berharap pemerintah lebih fokus pada pengawasan dan peningkatan kualitas penyedia makanan, bukan dengan menambah beban tanggung jawab kepada guru,” tegasnya.
Sementara itu, di sejumlah sekolah di Trenggalek guru telah ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan program MBG dengan tujuan memastikan distribusi makanan bergizi dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pemenuhan gizi anak sekolah terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, pelaksanaannya di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan mulai dari distribusi, standar higienitas, hingga pengawasan mutu pangan.
(Editor : Lusia & Wahyu Adi)
