Trenggalek, jurnalmataraman.com – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek tengah menjadi sorotan tajam. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Trenggalek secara resmi mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di gedung DPRD Trenggalek, Senin (22/6).
Forum strategis ini mempertemukan berbagai pihak pemangku kepentingan, mulai dari PMII Trenggalek, anggota DPRD, perwakilan Badan Gizi Nasional, hingga sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pertemuan ini membahas urgensi penanganan berbagai problematika pelaksanaan program MBG di lapangan. Ketua PC PMII Trenggalek, Beni Kusuma Wardani, menilai bahwa pemerintah daerah belum menunjukkan peran maksimalnya dalam pengawasan. Pihaknya menyoroti pentingnya penyesuaian regulasi serta lemahnya pengawasan langsung di lapangan agar pendistribusian makanan bergizi ini tepat sasaran, khususnya bagi para pelajar mulai dari tingkat dasar hingga sekolah menengah atas (SMA).
Selain itu, PMII juga mengkritik minimnya pelibatan elemen masyarakat sipil dalam sistem pengawasan. Oleh karena itu, mereka mengusulkan pembentukan forum pemantauan bersama yang melibatkan unsur masyarakat demi memastikan program turunan pemerintah pusat ini berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. “Program MBG ini masih menyisakan banyak catatan, mulai dari akurasi data sasaran penerima hingga tata kelola penyediaan makanan yang harus dievaluasi secara menyeluruh,” tegas perwakilan PMII dalam forum tersebut.
Menanggapi kritik dan masukan tersebut, jajaran DPRD Trenggalek menyatakan komitmennya untuk memperketat fungsi pengawasan secara lebih aktif. Meski MBG merupakan program inisiatif pemerintah pusat, dewan menilai pengawalan di tingkat daerah mutlak diperlukan. DPRD Trenggalek juga mendesak Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk bekerja lebih proaktif dalam memantau standar dan kualitas dapur-dapur umum penyedia layanan MBG yang tersebar di wilayah Trenggalek.
Hasil dari Rapat Dengar Pendapat ini akan segera diformulasikan menjadi rekomendasi resmi yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Rekomendasi ini juga memuat desakan pembentukan forum pengawasan berbasis masyarakat, sebagai wujud nyata penerapan kompetensi jurnalistik dan keterbukaan informasi publik guna menciptakan koordinasi lintas sektor yang transparan.
( Editor : Saldi / Farid )
