NGANJUK, jurnalmataraman.com – Kabupaten Nganjuk kembali menorehkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-7 kalinya secara berturut-turut. Prestasi ini disampaikan dalam seremoni penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada Pj Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, S.STP., M.Si., dan Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono pada Kamis, 2 Mei 2024.
Acara penyerahan dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dan dihadiri oleh Anggota V BPK RI, Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, MM., CSFA, CGRE, CertDA, CFrA, serta Pelaksana Jabatan (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, A.Ks., M.A.P., serta 37 Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota di jawa Timur.
Opini WTP yang diberikan kepada Kabupaten Nganjuk merupakan pengakuan atas kewajaran penyajian laporan keuangan, yang menunjukkan integritas dan profesionalitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa opini tersebut bukanlah jaminan bahwa tidak ada kecurangan atau tindakan fraud dalam penyajian laporan keuangan, melainkan menilai konsistensi dan transparansi dalam pelaporan.
Anggota V BPK RI, Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, MM., menekankan pentingnya sinergi antara BPK dengan pemerintah daerah. Hal tersebut langsung dibuktikan dengan peresmian Plaza BPK Jawa Timur. Plaza tersebut menjadi simbol kesatuan antara BPK dan entitas pemerintah daerah serta lembaga legislatif di Jawa Timur.
Kabupaten Nganjuk juga turut memeriahkan acara dengan membuka stand makanan dan minuman khasnya, mempersembahkan asem-asem, jajanan tradisional, hingga beras kencur. Hal ini menunjukkan kebanggaan akan identitas budaya lokal sekaligus memperkuat semangat kolaborasi dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
Keberhasilan Nganjuk meraih Opini WTP ini bukan hanya prestasi bagi pemerintah daerah, namun juga menjadi inspirasi bagi daerah lainnya dalam upaya menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan transparan untuk kemajuan bersama. (min/3as)