Trenggalek, jurnalmataraman.com – Sekitar 4.000 massa yang tergabung dalam Paguyuban Mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, Senin (22/6) siang. Mereka turun ke jalan guna mendesak para wakil rakyat agar mengawal keberlanjutan program tersebut ke pemerintah pusat.
Massa aksi ini merepresentasikan kolaborasi lintas sektor yang terdiri dari pelaku UMKM, penyuplai bahan pokok, petani, peternak, relawan, hingga pekerja dapur MBG yang tersebar di 14 kecamatan se-Kabupaten Trenggalek. Ketua Paguyuban Mitra MBG Trenggalek, Imam Waldy, menyatakan bahwa program turunan pemerintah pusat tersebut telah memberikan dampak ekonomi yang masif di tingkat akar rumput. Implementasi MBG di Trenggalek diklaim telah sukses menyerap lebih dari 7.000 tenaga kerja serta mengoptimalkan serapan hasil produksi pertanian dan peternakan lokal.
Dalam orasinya, massa menyuarakan tiga tuntutan utama. Pertama, meminta agar program MBG tetap dilanjutkan. Kedua, mendesak DPRD Trenggalek sebagai fasilitator untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat. Ketiga, meminta jaminan perlindungan bagi UMKM, petani, dan peternak yang telah masuk ke dalam rantai pasok penyediaan makanan gizi bagi para pelajar, khususnya dari tingkat pendidikan dasar hingga sekolah menengah atas (SMA).
“Program ini terbukti menggerakkan ekonomi masyarakat kecil. Kami berharap pemerintah tetap melanjutkannya dengan melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola jika memang diperlukan, bukan malah dihentikan,” tegas Imam Waldy di sela-sela aksi. Menanggapi gelombang aspirasi tersebut, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, turun langsung menemui massa. Ia menegaskan komitmen lembaganya untuk menindaklanjuti dan mengoordinasikan seluruh tuntutan warga ke tingkat kementerian dan pemerintah pusat.
Doding mengungkapkan bahwa selain meminta keberlanjutan program, massa juga menyoroti isu integritas. Para mitra MBG menyuarakan keprihatinan atas dugaan kasus korupsi yang menyeret oknum di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka mendesak agar aparat penegak hukum mengusut tuntas praktik rasuah tersebut agar tidak merusak citra dan tujuan mulia program MBG di daerah. Di samping itu, para petani yang turut serta dalam aksi menegaskan pentingnya prioritas penyerapan produk pangan lokal agar perputaran ekonomi tetap berada di wilayah Trenggalek.
“Semua aspirasi, baik terkait keberlanjutan program, evaluasi menyeluruh, hingga keberpihakan pada produk pangan lokal, telah kami catat. DPRD Trenggalek berkomitmen penuh untuk mengawal aspirasi ini agar kebijakan dari pusat ke depannya benar-benar pro-rakyat,” pungkas Doding.
( Editor : Saldi / Juwita )
