Trenggalek jurnalmataraman.com – Membengkaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 memantik sorotan dari kalangan legislatif. Menanggapi hal tersebut, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menegaskan bahwa tingginya angka SiLPA bukan berarti anggaran dibiarkan nganggur atau tak terserap, melainkan adanya dinamika transfer dana dari pusat di penghujung tahun.
Klarifikasi tersebut disampaikan langsung oleh bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (1/7) siang. Agenda paripurna tersebut berfokus pada penyampaian Jawaban Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Di hadapan para anggota dewan, Mas Ipin membeberkan bahwa total SiLPA tahun 2025 menyentuh angka Rp 109,3 miliar. Ia mengurai, salah satu penyumbang terbesarnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperuntukkan bagi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 guru Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Nominal untuk pos tersebut mencapai lebih dari Rp 27 miliar. Namun, dana itu baru masuk ke kas daerah pada 30 Desember 2025, sehingga pembayarannya secara otomatis baru dapat direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya,” terang Mas Ipin.
Selain persoalan transfer DAU yang mepet tutup buku, orang nomor satu di Pemkab Trenggalek itu juga menyinggung kendala teknis lainnya. Belum optimalnya serapan belanja daerah turut dipengaruhi oleh proses pengadaan barang dan jasa, serta durasi penyelesaian dokumen lingkungan yang diwajibkan dalam tahap belanja pengadaan tanah.
Di sisi lain, Mas Ipin mengungkapkan fakta menarik terkait rendahnya serapan pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Hal ini rupanya menjadi sebuah anugerah, lantaran sepanjang tahun 2025 wilayah Bumi Menak Sopal relatif aman dari terjangan bencana berskala besar. Meski demikian, Pemkab Trenggalek tetap wajib mencadangkan BTT secara maksimal mengingat wilayah ini memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap banjir, tanah longsor, dan kekeringan.
Sebagai langkah evaluasi, pihak eksekutif berkomitmen untuk mempertajam ketepatan proyeksi SiLPA pada Perubahan APBD 2026 mendatang. Lewat perencanaan yang lebih presisi, diharapkan anggaran yang berpotensi tidak terserap dapat segera dialihkan dan dimaksimalkan untuk program-program yang lebih menyentuh serta bermanfaat langsung bagi masyarakat.
(Editor : Afif / firman)
