Tulungagung, jurnalmataraman.com – Sebuah dialog penting antara perwakilan Forum Guru P1 Tulungagung dan pimpinan DPRD Tulungagung berlangsung pada Selasa siang, menggantikan rencana aksi unjuk rasa yang sebelumnya akan digelar oleh ratusan guru yang tergabung dalam forum tersebut.
Guru P1 (Prioritas Satu) adalah guru yang berhasil lolos seleksi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun 2021, namun belum mendapatkan formasi. Forum Guru P1 Tulungagung mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat 196 guru yang belum diangkat dan jelas nasibnya. Mereka telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan mendapatkan rekomendasi dari Bupati Tulungagung pada tahun 2023, namun hingga kini kejelasan terkait pengangkatan mereka belum ada.
Dalam dialog tersebut, DPRD Tulungagung yang diwakili oleh Ketua DPRD Tulungagung, Sumarsono, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tulungagung turut hadir. Para guru P1 meminta DPRD untuk menandatangani beberapa kesepakatan, di antaranya untuk mempercepat penuntasan pengangkatan guru P1, mengawal dan mengawasi realisasi kebijakan terkait P1, serta memfasilitasi audiensi dengan pihak terkait.
Miftakhul Huda, Ketua Forum Guru P1 Tulungagung, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki data terkait jumlah guru yang pensiun di Tulungagung pada 2023-2024, yang mencapai sekitar 300 orang. Jika guru P1 diprioritaskan untuk menggantikan posisi guru yang pensiun, hal itu masih sangat memungkinkan. Namun, apabila setelah pelantikan Bupati Tulungagung terpilih nanti tidak ada kejelasan terkait nasib mereka, para guru P1 berencana untuk kembali menggelar aksi unjuk rasa.
“50% kami puas tapi 50% lagi kita harus berjuang dan berjuang karena apa yang disampaikan oleh dewan tadi sudah kami tebak hasil semacam itu dan mungkin nanti kalua tidak kita kawal terus-menerus akan menguap, karena perjuangan kami yang kemarin yang sudah mendapat rekomendasi dari bupati saja kita masih diperlakukan seperti itu,” ujar Miftakhul Huda, Ketua Forum Guru P1 Tulungagung.
Ketua DPRD Tulungagung, Sumarsono, mengungkapkan bahwa DPRD akan berkomitmen untuk mengawal proses ini dan memastikan bahwa kebijakan terkait pengangkatan guru P1 segera ditindaklanjuti. DPRD juga akan terus berusaha untuk mempercepat solusi bagi para guru P1 yang telah menunggu selama bertahun-tahun untuk mendapatkan kejelasan.
“Kita akan mengawal mereka sesuai dengan poin-poin yang disepakati agar mengkomunikasikan dengan OPT yang terkait, tentunya karena kebijakan yang berorientasi pada anggaran kita juga harus melihat postur anggaran kita, maka yang harus kita lakukan adalah membangun komunikasi secara masif konstruktif dengan instansi yang berkompeten dibuidangnya,” ungkap Sumarsono, Ketua DPRD Tulungagung.
Dialog ini memberikan harapan bagi guru P1 untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah, meski tantangan masih ada terkait proses pengangkatan dan penempatan mereka. Para guru P1 berharap agar kepastian terkait nasib mereka segera terwujud, sehingga mereka dapat melanjutkan pengabdian mereka di dunia pendidikan.
Editor : Fikri Fadhlul Aziz
Ikuti WhatsApp Channel JTV Kediri dan dapatkan informasi terbaru dengan klik link berikut s.id/jtvkediriwa
