Trenggalek, jurnalmataraman.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar dua rapat paripurna pada Selasa (24/2/2026) dan sepakat melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Optimalisasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Raperda ini diharapkan mampu memperluas perlindungan bagi pekerja formal maupun informal.
Rapat paripurna terdiri dari paripurna eksternal dan paripurna internal. Agenda utama paripurna eksternal adalah menindaklanjuti Raperda inisiatif pemerintah daerah terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Raperda tersebut sebelumnya telah dikirimkan oleh Bupati Trenggalek dan melalui tahap pandangan umum fraksi. Seluruh fraksi DPRD Trenggalek menyatakan sepakat untuk melanjutkan pembahasan sebagai bentuk dukungan terhadap perluasan perlindungan tenaga kerja.
Substansi Raperda mencakup perluasan cakupan peserta jaminan sosial, optimalisasi program, serta pengaturan mekanisme pembiayaan. Tujuannya agar pekerja di berbagai sektor, termasuk sektor informal, memperoleh perlindungan yang lebih maksimal.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menambahkan, mekanisme pembiayaan akan disesuaikan dengan sektor pekerjaan. “Untuk pekerja di lingkungan pemerintah daerah dapat didukung melalui APBD, sedangkan pekerja perusahaan menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Perusahaan yang mengerjakan proyek pemerintah wajib memberikan perlindungan, terutama bagi pekerjaan dengan risiko kecelakaan tinggi,” jelasnya.
DPRD juga mendorong agar usaha kecil dan sektor informal dapat mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Trenggalek semakin luas.
(Editor : Saldi)
