Blitar, Jurnalmataraman.com – Kebijakan Perum Jasa Tirta (PJT) I yang resmi menutup akses kendaraan roda empat melintasi Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, mulai 1 Agustus 2026 langsung berdampak signifikan. Selain memicu kepadatan arus lalu lintas di jalur utama Blitar-Malang via Selorejo, kebijakan ini juga memicu aksi unjuk rasa.Sejumlah warga dari wilayah Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar beramai-ramai mendatangi halaman Kantor Perum Jasa Tirta I untuk menyuarakan protes mereka terhadap pembatasan jalan alternatif tersebut.
Untuk mengantisipasi memanasnya situasi dan potensi kericuhan, sebanyak 200 personel keamanan gabungan dari unsur TNI dan Polri langsung diterjunkan. Para petugas bersiaga melakukan pengamanan di sejumlah titik vital, baik di lokasi unjuk rasa maupun di simpul-simpul kemacetan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penutupan akses ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah kerusakan struktur bangunan bendungan akibat beban kendaraan. Mengingat, usia Bendungan Lahor saat ini sudah mencapai 50 tahun. Meski tertutup untuk kendaraan roda empat, akses ini masih tetap diperbolehkan untuk dilintasi oleh kendaraan roda dua maupun roda tiga.
Kabag Ops Polres Blitar AKP Sony Suhartanto menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi untuk mengatur pengalihan arus dan memastikan keamanan di jalur terdampak. Ia juga menegaskan bahwa ke depannya, pembukaan palang akses Bendungan Lahor untuk roda empat sangat dibatasi. “Akses alternatif melintasi Bendungan Lahor ini nantinya hanya akan digunakan dan dibuka pada saat kondisi darurat,” ungkap AKP Sony.
Di sisi lain, warga yang terdampak penutupan mengeluhkan rute yang kini harus mereka tempuh. Tanpa adanya jalur alternatif Bendungan Lahor, mobilitas warga antara Blitar dan Malang, maupun sebaliknya, harus memutar melintasi jalur utama. Banyaknya kendaraan besar (truk dan bus) yang melintas, ditambah kondisi medan jalan yang curam serta berkelok, membuat warga kian khawatir akan keselamatan mereka. Keresahan warga tersebut turut menjadi perhatian pemerintah wilayah setempat. Camat Selorejo, Agung Nugroho Sutamat, menuturkan bahwa selain masalah keselamatan berlalu lintas, penutupan jalur ini juga berimbas pada sektor perekonomian warga di sekitar bendungan yang selama ini menggantungkan hidup dari denyut nadi mobilitas di kawasan tersebut.
Agung berharap adanya jalan tengah dari pengelola bendungan. “Masyarakat tentu berharap segera ada solusi konkret yang menguntungkan kedua belah pihak. Sebab selama ini, keberadaan jalur tersebut telah terbukti banyak membantu menopang perekonomian masyarakat sekitar,” pungkasnya.
( Editor : Afif / Putra )
