Tulungagung, Jurnalmataraman.com, Puluhan mahasiswa dari DPC HMI Tulungagung menggruduk kantor DPRD Tulungagung. Mereka memprotes kebijakan kenaikan harga BBM yang tidak menguntungkan masyarakat. Selain itu mereka juga menilai bahwa bantuan langsung tunai (BLT) pascakenaikan BBM tidak menguntungkan masyarakat jangka panjang.
Ketua Umum DPC HMI Tulungagung, Sulkhan Zuhdi mengatakan, setelah harga BBM dinaikan oleh pemerintah, tentu berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Bagaimana tidak, setelah harga BBM naik beberapa sektor komoditi juga mengalami kenaikan.
“Kenaikan harga BBM tentu membuat sektor seperti pertanian, nelayan, guru honorer hingga pekerja serabutan mengalami kesulitan. Maka dari itu pemerintah harus memperhatikan peningkatan kesejahteraan mereka,” tuturnya.
Terkait dengan pemberian BLT BBM, menurut HMI tidak membantu masyarakat dalam jangka panjang. Pasalnya, BLT BBM hanya menjadi bantalan sosial jangka pendek semata. Apalagi bagi masyarakat ekstrim, BLT BBM ini tidak dapat menjadi solusi jangka pajang setelah kenaikan harga BBM. Lebih baik dengan menaikan BBM, pemerintah bisa menaikan UMR, memperbanyak kuota pupuk subsidi dan memberikan subsidi di sektor lainya, dari pada memberikan BLT BBM.
“Bahkan kami menilai, meski masyarakat yang berada di miskin menengah ini mendapatkan BLT BBM, sangat berpotensi menjadi miskin ekstrim. Maka dari itu, pemerintah harus membuat kebijakan peningkatan hajat hidup masyarakat setelah kenaikan BBM,” terangnya.
Sulkhan mengingatkan, agar BLT BBM yang diberikan masyarakat untuk tidak dilakukan politisasi. Mengingat bahwa saat ini sudah mendekati tahun politik. Jadi jangan sampai pejabat legislatif dan eksekutif memanfaatkan skema bantuan sosial untuk melakukan kampanye terselubung.
“Jangan sampai BLT BBM dipolitisasi untuk melakukan kampanye terselubung kepada masyarakat,” ujarnya.
Sulkhan juga menyayangkan, bahwa surat tuntutan yang sebelumnya dilayangkan kepada DPRD Jawa Timur dan DPR RI melalui DPRD Tulungagung, belum ada jawaban hingga saat ini. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat.
“Yang kami takutkan, apabila sikap tidak keberpihakan pada rakyat terus terjadi, bisa memunculkan pembangkangan sipil dan membuat sistem bernegara menjadi rancu,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Asrori mengungkapkan, bahwa puluhan mahasiswa dari HMI Tulungagung menuntut terkait kenaikan BBM. Selain itu, menurut mereka pemberian BLT BBM tidak manfaat bagi masyarakat. Dan lebih baik dialihkan ke sektor lainya.
“Kami jamin tuntutan mahasiswa akan tersampaikan kepada Ketua DPRD Tulungagung, yang saat ini sedang berada di luar kota. Dan dari hasil audiensi kali ini, kami juga akan kirimkan ke DPRD Jawa Timur dan DPR RI,” ungkapnya.
Terkait DPRD Jawa Timur dan DPR RI yang belum memberikan surat balasan atas tuntutan mahasiswa, Asrori tidak bisa memastikan apa alasan DPRD Jawa Timur dan DPR RI belum memberikan jawaban terhadap tuntutan mahasiswa.
“Tentu kami juga akan mendorong kepada DPRD Jawa Timur dan DPR RI atas apa yang menjadi aspirasi mahasiswa,” pungkasnya. (am/mj)
