Tulungagung, Jurnalmataraman.com, Ratusan mahasiswa di Tulungagung menggelar demo di depan gedung DPRD Tulungagung. Aksi demo berjalan dalam dua gelombang massa aksi. Bahkan terjadi ketegangan ketika mahasiswa mencoba masuk ke gedung DPRD Tulungagung, (13/4).
Berdasarkan pantauan, gelombang pertama massa aksi berasal dari Aliansi Komisariat HMI Cabang Tulungagung pada sekitar 13.00 WIB. Dalam aksinya mereka menampilkan teater tentang kesengsaraan rakyat akibat ulah para legislator, eksekutif serta para pengusaha. Ditengah berjalanya aksi demo, mahasiswa Aliansi Komisariat HMI Cabang Tulungagung sempat bersitegang dengan aparat kepolisan. Aksi dorong tak dapat terelakan ketika mahasiswa mencoba masuk ke gedung DPRD Tulungagung. Namun, kondisi itu dapat teredam setelah mahasiswa bisa duduk bersama di tengah jalan bersama Ketua DPRD Tulungagung untuk menyampaikan tuntutanya.
Pada sekitar 14.00 WIB massa aksi Aliansi Komisariat HMI Cabang Tulungagung meninggalkan lokasi demo, dan disusul dengan massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Tulungagung dengan jumlah massa lebih banyak.
Aksi demo Aliansi Mahasiswa Tulungagung dibuka dengan orasi ktitik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah serta lemahnya peran legislatif. Setelah itu, massa aksi membakar ban bekas di jalan depan gedung DPRD Tulungagung.
Koordinator Aksi Aliansi Komisariat HMI Cabang Tulungagung, Yahya Syahrul Mubarok mengatakan, jadi ada beberapa tuntutan yang dilayangkan, baik isu nasional dan isu lokal Tulungagung. Terkait isu nasional, pihaknya menyoroti soal IKN untuk dilakukan kajian kembali sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2022 yang dirasa cacat formil dan materiil, dimana dengan adanya IKN dapat berimbas kepada lingkungan dan sosiologis masyarakat. Selanjutnya adalah terkait kenaikan harga BBM, PPN, minyak goreng serta harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi.
“Kami juga menyoroti soal wacana pemilu diundur. Ini juga penting, karena Jokowi ketika menjadi Gubernur DKI berkomitmen menyelesaikan tugasnya. Namun Jokowi malah mencalonkan diri sebagai Presiden,” tuturnya.
Yahyu menjelaskan, terkait dengan isu lokal Tulungagung, pihaknya menuntut ada transparansi kebijakan daerah, mengkaji kembali terkait pembangunan nasional jalan tol di Tulungagung dan dampak lingkungan, menuntut program bantuan siswa miskin harus berjalan maksimal, dan meminta DPRD Tulungagung untuk menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi.
Disinggung terkait, aksi dorong dengan aparat, Yahya mengungkapkan bahwa aksi terjadi karena tensi dari massa sempat naik karena tidak bisa masuk ke dalam gedung DPRD Tulungagung.
Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Tulungagung, Ahmad Muzaki mengatakan, bahwa mahasiswa menutut agar harga BBM dan kebutuhan pokok untuk diturunkan. Selain itu, pihaknya juga menuntut agar dilakukan kajian lingkungan terhadap pembangunan proyek strategis di Tulungagung.
“Hal ini dilakukan agar tidak ada konflik agraria di Tulungagung terkait adanya pembangunan jalan tol dan JLS di Tulungagung,” ujarnya.
Zaki menambahkan, setelah dilakukan dialog di dalam gedung DPRD Tulungagung, ternyata para pejabat juga merasakan hal sama terkait kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok. Maka dari itu mereka menyepakati dan berjanji untuk menyampaikan tuntutan mahasiswa hingga ditingkat nasional.
“Jika setelah aksi ini tidak ada perubahan, maka kami telah sepakat akan melakukan aksi demo lagi secara nasional dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono memaparkan, bahwa apa yang menjadi tuntutan mahasiwa di Tulungagung tidak jauh berbeda dengan aksi demo di wilayah lain. Bahkan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa juga menjadi rekomendasi DPRD Tulungagung kepada Bupati Tulungagung.
“Mulai dari bantuan siswa miskin, menurunkan harga kebutuhan pokok, transparansi anggaran hingga pendampingan terhadap keluarga terdampak Covid-19,” ujarnya.
Marsono akan segera melakukan konsolidasi secara berkelanjutan antar stake holder di Pemkab Tulungagung serta melibatkan masyarakat dan mahasiswa. Agar bisa memberikan kontribusi kepada Tulungagung.
Adapun tuntutan yang dilancarkan oleh Aliansi Komisariat HMI Cabang Tulungagung dengan ini menuntut;
1. Pengkajian kembali UU No 3 Tahun 2022 tentang pemindahan Ibu Kota Negara
2. Menolak kenaikan harga BBM Pertamax, PPN 11% dan Kebutuhan Pokok
3. Menolak penundaan PEMILU dan 3 Periode masa jabatan Presiden
4. Menuntut transparansi kebijakan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan strategis daerah.
5. Memberikan edukasi dan melibatkan elemen masyarakat dalam mengawasi pembebasan lahan dan dampak lingkungan serta sosial-kemasyarakatan pembangunan jalan Tol di daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Kejelasan terkait pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Kabupaten Tulungagung
7. Menuntut DPRD Tulungagung sadar dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan baik sesuai dengan tupoksi dalam trias politica.
8. Menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung untuk mempercepat perbaikan jalan di Kabupaten Tulungagung
Sementara itu, adapula tuntutan Aliansi Mahasiswa Tulungagung yakni;
1.Mengecam kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM Pertamax RON 92 yang tidak pro terhadap rakyat tanpa memperhatikan aspek ekonomi dan sosial rakyat.
- Mengecam kebijakan pemerintah melalui KEPMENESDM No.62K/12MEM/2020.
- Mengecam sikap pemerintah yang tidak bijaksana mengatur harga bahan pokok.
- Menolak amandemen UUD 1945.
- Meminta Presiden Republik Indonesia untuk Pro-aktif dalam kebijakan yang menyengsarakan rakyat mengenai hilirisasi Migas. (mj/ham)
